BIAYA PENDIDIKAN (MEMANG) MAHAL

BIAYA pendidikan semakin mahal. Itulah keluhan masyarakat yang sering kita dengar dalam menyikapi mahalnya biaya pendidikan saat ini. Pada awal tahun pelajaran orangtua dipusingkan oleh mahalnya uang masuk sekolah. Selain itu, mereka juga harus mempersiapkan dana untuk membeli seragam baru, buku baru, tas baru, sepatu baru dengan berbagai macam aksesorinya. Setelah masuk sekolah, orangtua harus dibebani berbagai macam pengeluaran, seperti uang LKS, uang praktik komputer, uang renang, uang ekstrakurikuler, dan sebagainya. Dan pada akhir semester atau akhir tahun orangtua dibebani biaya untuk ujian akhir dan uang kegiatan kenaikan kelas atau perpisahan.

Berubahnya status beberapa perguruan tinggi negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan diberlakukannya program jalur khusus semakin memberatkan bagi lulusan SMA/sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sehingga memunculkan persepsi, bahwa pendidikan hanya untuk orang berduit saja dan pendidikan kita dikhawatirkan terjerumus ke dalam privatisasi dan liberalisasi pendidikan.

Ya, pendidikan memang mahal. Walaupun pemerintah sudah memberikan bantuan operasional sekolah (BOS) pada jenjang SD dan SMP dan memberikan jaminan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan dasar tetap saja orangtua tidak bebas dari berbagai pungutan sekolah yang disetujui komite sekolah. Walaupun sejatinya komite sekolah adalah perwakilan orangtua dan dipilih secara demokratis, tetapi dalam kenyataannya masih banyak pengurus komite sekolah yang ditunjuk oleh pihak sekolah, sehingga kurang mencerminkan representasi orangtua siswa.

Sekarang pertanyaannya adalah haruskah biaya pendidikan mahal? Penulis berpendapat bahwa untuk mencapai pendidikan yang berkualitas memang perlu disiapkan berbagai infrastruktur pendukungnya, seperti dana, sarana, prasarana, manajemen, kurikulum, pendidik, dan tenaga kependidikan yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu dibutuhkan dana yang besar. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pendidikan memang mahal. Persoalannya siapakah pihak yang paling bertanggung jawab dalam menanggung mahalnya biaya pendidikan?

UUD 1945 dengan jelas mengamanatkan bahwa pemerintah harus menganggarkan 20% dari APBN/APBD untuk membiayai pendidikan. Dengan demikian, pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab menanggung biaya pendidikan. Dan sejalan dengan semangat manajeman berbasis sekolah (MBS). Masyarakat pun dituntut untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan. Mahkamah konstitusi sudah dua kali (2006 dan 2007) mengabulkan judicial review yang diajukan ISPI dan PGRI tentang belum dipenuhinya kewajiban pemerintah menganggarkan 20% untuk pendidikan. Faktanya pada 2007, pemerintah baru mampu menganggarkan sebanyak 11,85% dan pada 2008 anggaran pendidikan ditetapkan sebesar 12,3% dengan alasan terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah.

Kita tentu masih ingat janji yang disampaikan Presiden SBY yang menyatakan bahwa akan meningkatkan anggaran untuk pendidikan secara bertahap hingga mencapai 20% sampai 2009. Mengingat usia pemerintahan SBY tinggal dua tahun lagi, tampaknya janji tersebut akan sulit dipenuhi. Sementara di daerah, ada daerah yang anggaran pendidikannya sudah lebih dari 20%, misalnya pemerintah DKI Jakarta tahun 2008 yang menganggarkan 26,37% untuk pendidikan.

Mahal = Berkualitas?

Tidak dapat kita mungkiri saat ini banyak orang kaya yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta yang bergengsi, sekolah negeri unggulan, sekolah internasional, bahkan sekolah di luar negeri. Mahalnya biaya yang harus dibayar tidak menjadi masalah asalkan anak-anaknya mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dan memiliki kompetensi untuk bersaing di masa datang. Walaupun asumsi ini tidak sepenuhnya benar, dapat diambil benang merah bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas diperlukan biaya yang besar. Biasanya outcome-nya pun berkualitas. Kita tidak dapat terlalu berharap banyak pendidikan kita akan berkualitas, sepanjang masih banyak sekolah yang nyaris ambruk dengan sarana dan prasarana yang minim. Pendidikan harus dilihat sebagai investasi yang hasilnya tidak dapat diraih dalam waktu singkat.

Di atas sudah disebutkan bahwa selain pemerintah, masyarakat pun harus ikut berpartisipasi membiayai pendidikan. Masyarakat di sini maksudnya adalah dunia usaha dan kalangan yang mampu. Mereka dituntut tanggung jawab sosialnya untuk membantu pemerintah dalam hal pendidikan. Komite sekolah sebagai pilar MBS juga sangat diharapkan upayanya untuk menggali partisipasi masyarakat dalam membiayai pendidikan. Tentunya bukan dengan cara praktis dalam bentuk menyetujui berbagai tagihan yang dibebankan pihak sekolah kepada orangtua siswa. Di sini diperlukan komite sekolah yang kreatif dan memiliki kemampuan lobi yang lincah agar kelompok usaha dan kalangan orang yang mampu, mau membantu pembiayaan pendidikan. Jika semua pihak dapat bersinergi, maka biaya pendidikan tidak akan memberatkan orangtua siswa.

Sekolah "nakal"

Mahalnya biaya pendidikan tidak jarang disebabkan "kenakalan" sekolah yang ngaduitkeun segala sesuatu di sekolah kepada orangtua siswa. Atas nama keseragaman, semua perlengkapan sekolah mulai dari map PSB, seragam sekolah, sepatu, dan tas harus dibeli dari sekolah dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan harga di pasar. Walaupun sekolah-sekolah yang "nakal" tersebut sudah ada yang diberi sanksi oleh pemerintah, praktik-praktik seperti itu masih banyak terjadi. Karena itu, komite sekolah harus dapat menjalankan fungsi kontrol terhadap semua kebijakan yang diambil oleh sekolah. Komite sekolah harus berada dalam posisi di antara kepentingan sekolah dan kepentingan orangtua siswa. APBS harus diperhitungkan dengan matang dan dibuat bersama-sama oleh sekolah dan komite sekolah. Selain komite sekolah, pers dan LSM pun kita harapkan melakukan pengawasan dalam penggunaan dana pendidikan di sekolah. 

(penulis adalah pegawai LPMP Jabar)
(Tulisan ini dimuat di HU Galamedia, 14 April 2008)